Membangun Masyarakat Partisipatif melalui Tata Kelola Anggaran Daerah Sumbawa yang Baik
Membangun Masyarakat Partisipatif melalui Tata Kelola Anggaran Daerah Sumbawa yang Baik
Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci penting. Di Sumbawa, sebuah kabupaten yang kaya akan potensi alam dan budaya, tata kelola anggaran daerah yang baik dapat menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah, maka akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang dapat mencegah praktik korupsi.”
Namun, tantangan yang dihadapi dalam membangun masyarakat partisipatif melalui tata kelola anggaran daerah Sumbawa yang baik tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi yang efektif.
Menurut Tri Mumpuni, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), “Partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah bukan hanya sekedar menghadirkan masyarakat dalam rapat-rapat anggaran, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk memahami anggaran dan mengawasinya secara aktif.”
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi informasi anggaran daerah. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi anggaran, maka masyarakat dapat lebih mudah untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola anggaran daerah juga perlu ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam tata kelola anggaran daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses tersebut.
Dengan membangun masyarakat partisipatif melalui tata kelola anggaran daerah Sumbawa yang baik, diharapkan pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai masyarakat, mari kita berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan bagi Sumbawa.
Referensi:
– Widjojanto, Bambang. “Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Anggaran Daerah.” Kompas, 18 Mei 2021.
– Mumpuni, Tri. “Membangun Masyarakat Partisipatif melalui Tata Kelola Anggaran Daerah.” Tempo, 20 Juni 2021.