Peran Auditor dalam Memastikan Kepatuhan APBD Sumbawa: Langkah Penting dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Peran Auditor dalam Memastikan Kepatuhan APBD Sumbawa: Langkah Penting dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Dalam pengelolaan keuangan daerah, peran auditor sangatlah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbawa. Kepatuhan terhadap APBD merupakan langkah krusial dalam pengawasan keuangan daerah guna mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Auditor memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka harus dapat melakukan pemeriksaan secara independen dan menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD.”
Auditor juga harus mampu mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Aria Bima, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), yang menyatakan bahwa “Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan APBD.”
Dalam konteks APBD Sumbawa, auditor harus dapat bekerja secara profesional dan objektif untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Rudi Kurniawan, seorang pakar keuangan daerah, mengatakan bahwa “Tindakan preventif seperti pemeriksaan auditor terhadap APBD Sumbawa merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap APBD juga dapat menjadi indikator kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan demikian, peran auditor dalam memastikan kepatuhan APBD Sumbawa merupakan langkah penting dalam pengawasan keuangan daerah. Kerja keras dan dedikasi auditor dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap APBD dapat membantu mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana yang merugikan kepentingan masyarakat.