Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran di Sumbawa
Peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran di Sumbawa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari masyarakat setempat dapat membantu mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurut Bupati Sumbawa, Drs. Mahyeldi Ansharullah, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan anggaran. Beliau menyatakan bahwa “masyarakat adalah mata dan telinga bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.”
Para ahli juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Menurut Prof. Dr. Haryadi Sarjono, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia, “masyarakat yang terlibat dalam pengawasan anggaran memiliki potensi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi. Mereka dapat menjadi penjaga atas penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.”
Dalam konteks Sumbawa, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Program-program seperti pembentukan Tim Pengawasan Pengelolaan Anggaran Daerah (TPPAD) dan pelatihan bagi masyarakat tentang mekanisme pengawasan anggaran telah dilaksanakan secara terus-menerus.
Namun, tantangan tetap ada dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Masih terdapat kendala-kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang anggaran publik dan kurangnya akses informasi terkait pengelolaan anggaran daerah.
Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan anggaran di Sumbawa. Dengan demikian, dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.