Upaya Pemerintah Daerah Sumbawa dalam Mencegah dan Mengatasi Korupsi

Upaya Pemerintah Daerah Sumbawa dalam Mencegah dan Mengatasi Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius yang telah lama menghantui pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumbawa. Namun, Pemerintah Daerah Sumbawa tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi korupsi di wilayah mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumbawa adalah dengan menguatkan sistem pengawasan dan kontrol internal. Menurut Bupati Sumbawa, Ahmad H. Luttfi, “Kami terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi.” Langkah-langkah konkret seperti penerapan e-budgeting dan e-procurement telah diterapkan untuk meminimalisir celah korupsi.

Selain itu, Pemerintah Daerah Sumbawa juga melakukan kerjasama dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Menurut Wakil Bupati Sumbawa, Zulkifli Muhadly, “Kami percaya dengan kerjasama lintas lembaga, kita dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi di Sumbawa.”

Selain itu, Pemerintah Daerah Sumbawa juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan etika dan integritas kepada para pegawai pemerintah. Program pelatihan anti-korupsi dan whistleblower protection telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam bertugas.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun tantangan dalam mencegah dan mengatasi korupsi tetap besar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemerintah Daerah Sumbawa perlu terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperkuat mekanisme pengawasan agar korupsi dapat diatasi secara lebih efektif.”

Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, diharapkan Pemerintah Daerah Sumbawa dapat terus menguatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah mereka.